Hukum Pidana Islam

Visi

Visi Program Studi Hukum Pidana Islam :
“Terwujudnya Pusat Pendidikan, pengkajian, dan Penerapan Ilmu Hukum Pidana Islam”

Misi

Misi Program Studi Hukum Pidana Islam :

  1. Menerapkan tata kelola program studi yang baik (good governance) untuk mendukung pengembangan ilmu Hukum Pidana Islam;
  2. Melakukan pendidikan dan pengajaran berstandar dalam disiplin ilmu Hukum Pidana Islam secara multi dan trans disipliner;
  3. Melakukan penelitian ilmiah yang membantu penyelesaian persoalan masyarakat di bidang Hukum Pidana Islam.

Tujuan

Tujuan Program Studi Hukum Pidana Islam :

  1. Menghasilkan Sarjana Hukum Islam yang bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlaqul karimah;
  2. Mengembangkan kurikulum dengan karakteristik yang khas dan memberikan pendidikan yang professional;
  3. Menghasilkan Sarjana Hukum Islam yang menguasai hukum pidana Islam secara komprehensif;
  4. Menghasilkan Sarjana Hukum Islam yang mampu menganalisa dan mengembangkan keahlian, keterampilan dan penelitian di bidang ilmu pidana Islam;
  5. Menghasilkan Sarjana Hukum Islam pengabdi masyarakat yang mampu menjunjung tinggi etika profesi hokum;
  6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan dan penemuan hokum;
  7. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga swasta, masyarakat dan para alumni.

Kompetensi Lulusan

 S1 Jinayah Siyasah/Hukum PindanaSecara umum, lulusan program studi S1 Jinayah Siyasah/Hukum Pindana menyelenggarakan pendidikan yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan serta melaksanakan kajian dan penelitian hukum Islam secara komprehensif sesuai dengan dinamika masyarakat dan kemanusiaan. Menghasilkan sarjana di bidang ilmu Hukum Tata Negara Islam dan ilmu hukum tata negara yang profesional dan berdaya saing. Menghasilkan karya penelitian di bidang ilmu Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Memberikan layanan jasa di bidang ilmu Hukum Tata Negara Islam dan ilmu Hukum Ttata Negara kepada masyarakat.

Kompetensi dasar Sarjana S1 Jinayah Siyasah/Hukum Pindana adalah memiliki kualitas dan Menghasilkan sumber daya manusia di bidang hukum pidana Islam yang mampu mengintegrasikan antara ilmu-ilmu syariah dan Ilmu-ilmu hukum,Menghasilkan ahli-ahli di bidang hukum pidana Indonesia yang islami, religius, dan berakhlak qurani,Menghasilkan akademisi dan peneliti bidang hukum pidana Islam yang kompeten dan ahli dalam melakukan perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana konvensional.

Profesi dan Karir Lulusan S1 Jinayah Siyasah/Hukum Pindana

Secara khusus, Lulusan S1 Jinayah Siyasah/Hukum Pindana Bidang karier yang dapat dijalani oleh lulusan jurusan ini antara lain adalah konsultan hukum, legal drafter (perancang hukum), pengacara/advokat, notaris, hakim, dan jaksa.
Profil Lulusan

  • Praktisi hukum. Mampu menganalisis kasus pada perkara pidana, membuat surat gugatan, surat kuasa, legal opinion, pledoi, duplik, dan replik, dsb.
  • Akademisi dan peneliti bidang hukum pidana Islam. Mampu menganalisis dan mengembangkan keilmuan bidang hukum pidana Islam.
  • Legal drafter di lembaga-lembaga negara. Mampu membuat rancangan peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang maupun Peraturan Daerah. Selain mampu membuat naskah akademik.
  • Hakim di Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah. Mampu melakukan penemuan hukum (judge made law) di dalam sidang, mampu memberikan keadilan yang substantif dan prosedural kepada pihak-pihak yang berperkara.
  • Pengacara di lembaga-lembaga bantuan hukum/kantor pengacara. Mampu memberikan pembelaan kepada klien-klien yang terkena kasus atau perkara, mampu melakukan pendampingan di dalam persidangan, mampu membuat surat gugatan, surat kuasa, duplik, replik, dan pledoi dalam persidangan.
  • Panitera di Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah, dan Peradilan Umum. Mampu melakukan identifikasi masalah dan merumuskankannya dalam draf laporan persidangan.
  • Auditor hukum. Mampu melakukan identifikasi permasalahan hukum dan mencarikan landasan dan payung hukum yang dapat digunakan.
  • Mampu melakukan tuntutan kepada terdakwa, mampu melakukan identifikasi, verifikasi berita acara perkara (BAP) yang diajukan oleh pihak kepolisian.